Anggota Komisi IX DPR Jhon Kenedy Azis mengatakan dirinya kecewa kepada Kemenkes dan BPOM atas beredarnya vaksin palsu selama 13 tahun.

“Negara tidak hadir dalam konteks ini. Kami kecewa kepada BPOM dan Kemenkes karena vaksin palsu ini sudah beredar selama 13 tahun, kemana saja mereka selama ini,”kata Jhon Kenedy kepada Parlementaria disela-sela Raker bersama Kementerian Kesehatan, BPOM, Bareskrim, IDAI, Distributor Farmasi, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta (14/07/2016).

Menurutnya, Badan POM jangan hanya bekerja berdasarkan normative saja tetapi betul-betul bekerja sesuai tupoksinya. Dan BPOM seharusnya mengecek registrasi pada vaksin yang akan di distribusi asli atau tidak tetapi namun ternyata ini tidak dilakukan. 

Pendapat serupa dikemukakan oleh Anggota Komisi IX Andi Fauziah, seharusnya Kementerian Kesehatan membuat suatu gebrakan atas kasus ini. “Ini kejadian yang tidak boleh dibiarkan, harus ada suatu gebrakan untuk menghentikan ini semua,”ujarnya

Lebih lanjut ia mengatakan dirinya heran dengan sistem pengawasan yang dilakukan Kemenkes dan BPOM, contohnya mengapa limbah medis bisa sampai lolos, padahal seharusnya setelah selesai pakai, botol bekas vaksin harus segera dihancurkan.

“Memang tadi dijelaskan tidak semua faskes boleh mempunyai insinerator (alat penghancur limbah medis-red) tetapi kenapa sampai bisa lolos botol-botol itu? Semua juga sudah jelas aturannya kalau faskes tidak mempunyai alat penghacur limbah medis bisa bekerja sama dengan faskes lain atau dengan pihak ketiga. ini kenapa sampai lolos jangan-jangan biar murah,”ujarnya.

Politisi fraksi Golkar ini menginginkan agar oknum yang bermain dalam pemalsuan vaksin ini dihukum seberat-beratnya. “Perusahan pembuat vaksin tutup, faskes yang terlibat tutup, tenaga medis yang terlibat tidak boleh lagi diterbitkan Surat Ijin Prakteknya (SIP) dan untuk pembuatnya dihukum seberat-beratnya sehingga ada efek jera,”katanya.

Sementara itu, Anggota Komsi IX Djoni Rolindrawan mengapresiasi kinerja Bareskrim Polri yang berhasil membongkar peredaran vaksin palsu yang diketahui sudah ada sejak tahun 2003 itu. “Saya berharap penegak hukum dapat terus ditegakkan, karena vaksin hanyalah bagian kecil dari pemalsuan obat,”ujarnya

Legislator Fraksi Hanura ini menjelaskan, beredarnya vaksin palsu ini diketahui karena adanya kekosongan vaksin sehingga hal ini dimanfaatkan oleh para oknum tidak bertanggung jawab. Hasil laporan Menteri kesehatan sementara ini sudah terungkap 14 rumah sakit yang menggunakan vaksin palsu  dari 37 rumah sakit yang diduga.

“Kami akan meminta sisa nama rumah sakit yang belum dilaporkan, apakah hanya disitu atau masih ada lagi ini perlu terus ditelusuri. Kami juga akan membuat Panja atau Pansus untuk melihat lebih dalam lagi, tetapi saya rasa Panja saja sudah cukup,”katanya.(rnm)/foto:jayadi/iw.